Categories
Uncategorized

Fakta Subsidi Solar untuk Kapal 10 GT

Subsidi solar untuk kapal 10 GT tengah jadi percakapan untuk langsung direalisasikan. Salah satu yang giat memberikan suaranya perihal subsidi ini adalah Susi Pudjiastuti.

Usulan subsidi BBM ini ternyata telah disuarakan Susi Pudjiastuti sejak dirinya tetap menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) aktif. Usulan ini disampaikan Susi melalui kebijakannya maupun langsung kepada Presiden Jokowi.


Usulan tersebut ulang disuarakan oleh Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas atau BPH Migas Fanshurullah Asa di hadapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif di Gedung BPH Migas Jakarta.

“Jadi, sementara ini, BBM tetap sanggup diberikan kepada nelayan bersama kapal di bawah 30 GT menggunkan flow meter solar. Maka itu sesuai tindak lanjuti saran Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya, Susi Pudjiastuti kita usulkan BBM bersubsidi di bawah 10 GT,” ujar dia.


Oleh dikarenakan itu, Jakarta, lebih dari satu fakta berkenaan subsidi solar untuk kapal di bawah 10 GT. Berikut faktanya:

Susi Usul Subsidi BBM Dipangkas

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mengusulkan agar BBM bersubsidi untuk nelayan dipangkas. Misalnya, BBM bersubsidi hanya diberikan kepada nelayan bersama kapal berukuran di bawah 10 gross tonnage (GT).

Hal tersebut, disampaikan oleh Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas atau BPH Migas Fanshurullah Asa di hadapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif di Gedung BPH Migas Jakarta.


“Jadi, sementara ini, BBM tetap sanggup diberikan kepada nelayan bersama kapal di bawah 30 GT. Maka itu sesuai tindak lanjuti saran Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya, Susi Pudjiastuti kita usulkan BBM bersubsidi di bawah 10 GT,” ujar dia.

Usulan BPH Migas untuk Pemangkasan Subsidi Lain

Menurut Arifin Tasrif, tak sekedar mengusulkan pemangkasan subsidi kepada nelayan itu, BPH Migas mengusulkan dua usulan pemangkasan lain melalui revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 berkenaan Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

“Jadi, kita usulkan pemanfaatan BBM bersubsidi untuk kendaraan roda enam. Dan terhitung mengusulkan agar kereta milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang mengangkut barang dan lazim terhitung tak ulang memakai BBM bersubsidi,” ungkap dia.

Usulan Pengalihan Anggaran Oleh Susi Saat Menjabat Menteri KKP

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 1 April 2015 silam, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalihkan anggaran berasal dari solar bersubsidi untuk kepentingan pembelian alat tangkap bagi nelayan.

Susi dulu mengatakan, dirinya sudah mengurangi anggaran manfaat pertolongan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan. Hal tersebut, lantaran kebijakan moratorium izin kapal eks asing di atas 30 Gross Ton (GT) yang lakukan operasi di laut Indonesia.

“Selama ini kan solar bersubsidi kami juga dirasakan oleh kapal-kapal eks asing di atas 30 GT, menjadi dengan adanya moratorium ini, pastinya kami sanggup mengurangi solar bersubsidi berasal dari pemerintah,” tutur Susi di Jakarta.

Menjamin Ketersediaan Pasokan BBM Bagi Nelayan Jadi Alasan Susi Ingin Hilangkan Subsidi

Sejak awal Susi menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, dirinya bercerita kebijakan yang ia ambil sepanjang 1 minggu adalah meminta subsidi BBM di atas 30 GT dihilangkan. Hal ini didalam rangka menanggung ketersediaan pasokan BBM bagi nelayan.

“Nah ini keluhan nelayan kami, kami ini tidak kudu subsidi, kami kudu solar tersedia di mana-mana.

Jadi tolong dicabut, tetapi kembalikan solar tersedia di mana-mana nelayanan dibutuhkan. Itu permohonan kita,” ujarnya kepada Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik, di kantor KKP, Jakarta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *